Pengertian Pajak : Ciri-ciri, Fungsi, Syarat, Asas, dan Jenisnya

Haii sobat setia gurusekali.com. Postingan kali ini, saya akan membahas tentang materi ekonomi yaitu pajak. Apa kamu orang yang taat membayar pajak?

Pajak merupakan salah satu iuran yang sebagai warga negara wajib membayarnya. Biasanya besar pembayaran sesuai dengan pendapat masing-masing orang.

Ayooo simak penjelasan lainnya.

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran (pembayaran) wajib yang pihak wajib pajak bayarkan kepada negara, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dari negara dan berguna untuk membayar pengeluaran umum, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum.

JIka kamu lihat dari perspektif ekonomi, pajak itu sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah.

Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus mempergunakannya untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa memungut pajak harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah sesuai dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang

Undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan berguna untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri-ciri Pajak

Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

1. Merupakan iuran (pembayaran) wajib kepada negara;
2. Tidak ada imbalan balas jasa secara langsung dari negara kepada rakyat;
3. Berguna dalam kesejahteraan umum;
4. Pungutan pajak berdasarkan undang-undang; dan
5. Pendapatan negara dari pajak bermanfaat untuk pembelanjaan negara.

Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

Dewasa ini pajak bermanfaat dalam pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, mengeluarkan uang dari tabungan pemerintah, yakni mengurangi penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin.

Meningkatkan tabungan pemerintah dari tahun ke tahun sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dengan mengharapkan dari sektor pajak.

Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa sangat berguna sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat terkendali. Hal ini bisa melakukannya dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah begara pungut akan berguna untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

• Baca Juga: Apa sih masalah ekonomi moderen?

Syarat pemungutan pajak

• Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya:

1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
2. PMemberlakukan pajak bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
3. Sanksi atas pelanggaran pajak berlaku secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran
4. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara yang ada dalam Undang-Undang”, dengan memperhatikan penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

1. Negara melakukan pemungutan berdasarkan UU tersebut harus terjamin kelancarannya
2. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak berlaku secara umum
3. Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak

• Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pembayaran pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

• Memungut pajak harus efisien

Biaya-biaya yang keluar dari rangka pemungutan pajak harus terhitung. Jangan sampai pajak yang terperoleh lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut.

Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

• Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pemungutan pajak akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung pembiayaan beban pajak.

Sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Contoh:

1. Menyederhakan bea materai dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
2. Tarif PPN yang beragam sederhana menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
3. Menyederhakan pajak perorangan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi)

Asas pemungutan pajak

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain:

• Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal “The Four Maxims“, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

1. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang negara terapkan harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
2. Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat terkena sanksi hukum.
3. Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): memungut pajak harus pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
4. Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

• Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
  1. Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
  2. Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
  3. Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  4. Azas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
  5. Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.
• Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pahak adalah sebagai berikut:
  1. Politik finansial: pajak yang negara pungut jumlahnya memadai, sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
  2. Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah
  3. Keadilan: pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama, maka berlaku sama pula.
  4. Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
  5. Asas yuridis: segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang- Undang.

• Baca Juga: Apa sih yang dimaksud dengan permintaan?

Jenis-Jenis Pajak

Menurut Golongannya

• Pajak langsung

Pajak langsung adalah Membayar pajak oleh pihak subjek pajak atau wajib pajak, dan tidak dapat memindahkannya kepada pihak lain. Misalnya, pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak kendaraan bermotor (PKB).

• Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Misalnya pajak penjualan, pajak pertambahan nilai (PPn), bea balik nama (BBN), dan cukai.

Menurut Wewenang Pemungutannya.

• Pajak Negara atau Pusat

Pajak Negara atau Pajak Pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya oleh pemerintah pusat (Dirjen Pajak). Yang termasuk pajak pusat adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn), dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

• Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya oleh pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II. Yang termasuk pajak daerah adalah pajak pertunjukan, pajak reklame, dan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Menurut Sifatnya.

• Pajak subjektif (bersifat perorangan)

Sifat pelaksanaannya memerhatikan kemampuan dan keadaan pribadi wajib pajak.

• Pajak objektif (bersifat kebendaan)

Dalam pelaksanaannya tidak memerhatikan kemampuan dan keadaan wajib pajak. Memungut pajak ini karena kejadian, perbuatan atau keadaan. Contoh: pajak tontonan, pajak restoran, perhotelan, dan cukai rokok.

• Baca Juga: Pengertian Penawaran

Pungutan Resmi Selain Pajak

Pemerintah memperoleh sumber penerimaan dari pungutan resmi lain (bukan pajak). Pungutan-pungutan tersebut sebagai berikut.

1. Retribusi adalah Melakukan pemungutan berhubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang pemerintah berikan secara langsung dan nyata kepada pembayar. Misalnya: iuran parkir, iuran pasar, dan iuran jalan tol.
2. Cukai adalah Memberikan pungutan resmi atas barang-barang tertentu yang sudah pemerintah tetapkan. Misalnya: cukai rokok, minuman keras, dan kaset rekaman.
3. Bea meterai adalah pungutan atas dokumen dengan menggunakan benda meterai.
4. Ekspor dan Impor. Bea ekspor adalah pungutan resmi kepada eksportir yang akan mengekspor barang dagangannya keluar negeri, berdasarkan tarif tertentu bagi masing-masing golongan barang. Sedangkan bea impor adalah pungutan terhadap importir saat mengimpor barang dari luar negeri.
5. Lain-lain pungutan yang sah/legal berupa sumbangan wajib, misalnya SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) dan SWPJ (Sumbangan Wajib Perbaikan Jalan).

Sumber:

• https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya